PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA YANG MENGAKIBATKAN MENINGGALNYA ORANG DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli Nomor 486/Pid.B/2014/Pn.Tbt.) - , Andry Syafrizal Tanjung (Jurnal Hukum Responsif; Vol 5 No 5 (2017): JURNAL Hukum Responsif, 2018)
Sehubungan dengan ketentuan pidana yang dikenakan di dalam surat dakwaan kepada terdakwa adalah Pasal 338 KUH Pidana, Pasal 340 KUH Pidana, Pasal 351 ayat (3) KUH Pidana, dan Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (disingkat UU PKDRT). Pasal 340 KUHPidana mengandung unsur perencanaan sedangkan Pasal 44 ayat (3) UUPKDRT tidak ada unsur perencanaan. Pasal mana yang semestinya pantas dikenakan kepada terdakwa. Penelitian ini bertujuan untuk untuk Mengkaji dan Menganalisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Di Dalam Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli Nomor 486/Pid.B/2014/PN.Tbt. Penelitian hukum ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen, karena lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakan. Penelitian hukum normatif yang diajukan dalam kajian ini adalah penelitian terhadap sinkronisasi hukum. Bahwa didalam penelitian ini penulis sudah sepakat dengan putusan majelis hakim adanya tindak pidana yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain/pembunuhan, akan tetapi dikarenakan dalam pasal 44 UU PKDRT tidak ada unsur sebuah perencanaan terlebih dahulu, maka lebih tepat dikenakan pasal 340 KUHP. Seharusnya jaksa harus lebih cermat lagi dalam membuat tuntutan kepada seorang terdakwa dan hakim juga harus lebih teliti lagi dalam memberikan vonis kepada seorang terdakwa, seorang hakim dalam memberikan pertimbangan haruslah menyesuaikan dengan fakta-fakta di persidangan agar baik terdakwa maupun korban tidak ada yang merasa dirugikan.