ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH BERBASIS RASIO DAN PERTUMBUHAN EKONOMI PADA PEMERINTAH KABUPATEN DAN KOTA SUMATERA UTARA (STUDI KASUS MEBIDANGROKAT)

  • Oktarini Khamilah Siregar Universitas Pembangunan Pancabudi Medan
  • Fitri Yani Panggabean Universitas Pembangunan Panca Budi

Abstract

Kemajuan suatu daerah terlihat dari perkembangan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah. Perlunya pengelolaan keuangan daerah berdasarkan 3E (Efisien, Efektif dan Ekonomis) agar Pemerintah Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara dapat lebih mandiri dan tidak ketergantungan terhadap pemerintah pusat dalam membangunan daerahnya.  Meskipun kondisi geografik wilayah Pemerintah Kabupaten dan Kota berbeda-beda, tetapi memiliki potensi alam yang bisa dikelola dalam menghasilkan pendapatan daerah  dan pertumbuhan ekonomi. Pengelolaan keuangan yang akuntanbilitas dan transparan sangat perlu diterapkan dalam meningkatkan pertumbuhan pendapatan daerah di Pemerintah Kabupaten dan Kota Sumatera Utara. Jadi pemerintah kabupaten dan kota harus segera membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang optimal.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Agus, Tri.Basuki dan Imamudin, Y.(2015). Elektronik Data Prosesing (SPSS 15 dan Eviews 7). Danisa Media. Yogyakarta.
Barus, M. D. B., & Azzahra, A. S. (2020). Analisis Aplikasi Dan Penerapan Matematika Pada Ilmu Ekonomi Fungsi Permintaan Dan Penawaran. Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik, 11(1), 103-114.
Bastian, Indra. (2011). Akuntansi Sektor Publik. Edisi ketiga, Yogyakarta: ANDI
Dian, Sudrajat. (2018). Pengaruh Kinerja Keuangan daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di
Kabupaten bandung Barat.Universitas Pasundan.
I, Ketut. Arsa dan Nyoman, Djinar.Setiawin. (2015). Pengaruh Kinerja Keuangan Pada Alokasi Belanja Modal Dan Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi BALI Tahun 2006 s.d 2013. Jurnal Buletin Studi Ekonomi, Vol. 20 No. 2, Universitas Udayana.
Ghozali, Imam. (2011). Ekonometrika: Teori, Konsep dan Aplikasi dengan SPSS 17 Semarang. Badan Penerbit Unversitas Diponegoro.
Greydi, N. S, Paulus.K dan Tri, Oldy.R. (2016).Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan ekonomi Perkotaan di Sulawesi Utara tahun 2004-2014.Universitas Sam Ratulangi. Manado.
Luqman, Khakim. Iwan, Hermawan. Achmad, Solechan. dan VS, Tripriyo.PS.(2011). Potensi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesejahteraan Masyarakat. Jurnal Ekonomi Pembangunan Volume 12, Nomor 2, Politeknik Negeri Semarang.
Mahmudi. (2009). Analisis Laporan euangan Pemerintah Daerah-Panduan Bagi Eksekutif, DPRD, dan Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi, Sosial, dan Politik,Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
Marijana, Badun. (2009). Financial Intermediation By Banks And Economic Growth: A Review Of Empirical Evidence. Institute of Public Finance, Zagreb.
Magdalena, Kludacz. (2012). Financial dimension of measurement and assessment in the model of performance card for the hospitals. The College of Economics and Social Sciences in Płock. Warsaw University of Technology Płock, Poland.
Nasution, A. P. (2019). Implementasi E–Budgeting Sebagai Upaya Peningkatan Tranparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah Kota Binjai. Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik, 9(2), 1-13.
Nasution, D. A. D., & Ramadhan, P. R. (2019). Pengaruh Implementasi E-Budgeting Terhadap Transparansi Keuangan Daerah Di Indonesia. E-Jurnal Akuntansi, 28(1), 669-693.
Ni Nyoman.S, Made.S.U dan LN. Mahendra Yasa. (2015). Dampak Kinerja Keuangan terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten /Kota Di Provinsi Bali. E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. ISSN: 2337-3067.
Ni, Luh.Nana.Putri.Ani dan A,A.N.B Dwirandra. (2014). Pengruh Kinerja Keuangan Daerah Pada Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Dan Kemiskinan Kabupaten Dan Kota. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. ISSN: 2302-8556 .
Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri No.21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Purba, R. B., & Amrul, A. M. (2018). Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Transparansi Publik dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar. Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis, 18(2), 140-152.
Ramadhan, P. R. (2019). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara. Jurnal Akuntansi dan Bisnis: Jurnal Program studi Akuntansi, 5(1), 81-87.
Renny, Nur’aini. Desfitriani, Rooswhan.B.U (2013). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi kasus pada Kota di Jawa Barat).Proceding PESAT. Vol.5. ISSN:1858-2559.
www.sumut.bps.go.id
Published
2021-02-22
How to Cite
SIREGAR, Oktarini Khamilah; PANGGABEAN, Fitri Yani. ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH BERBASIS RASIO DAN PERTUMBUHAN EKONOMI PADA PEMERINTAH KABUPATEN DAN KOTA SUMATERA UTARA (STUDI KASUS MEBIDANGROKAT). Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik, [S.l.], v. 11, n. 2, p. 27-37, feb. 2021. ISSN 2087-4669. Available at: <https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/akuntansibisnisdanpublik/article/view/1154>. Date accessed: 19 jan. 2022.