SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENJUALAN DAN FUNGSI AKUNTABILITAS
Abstract
Penyelenggaraan otonomi daerah sepenuhnya membawa konsekuensi logis berupa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang berlandaskan pengelolaan keuangan yang sehat. Menyadari hal tersebut, pembenahan pengelolaan keuangan daerah menjadi penting. Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk memahami secara garis besar pengelolaan keuangan unit kerja yang ada, memahami siklus keuangan, memahami jenis-jenis laporan keuangan, dan memahami proses pertanggungjawaban keuangan. Penerapan sistem dan prosedur akuntansi daerah belum secara optimal mendukung akuntabilitas laporan keuangan. Sebab, sistem dan prosedur akuntansi daerah wajib mengacu pada Peraturan Pemerintah yang telah ditetapkan guna mendukung upaya akuntabilitas pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem dan prosedur akuntansi daerah dalam upaya meningkatkan akuntabilitas. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kota Binjai. Sampel dalam penelitian ini adalah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPAD) kota binjai yang merupakan laporan keuangan daerah tahun 2015-2016. Berdasarkan analisis yang dilakukan melalui pendataan, dapat disimpulkan bahwa tuntutan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah saat ini telah terpenuhi secara memadai dengan sistem pelaporan keuangan daerah. Hal ini dapat mendukung laporan pertanggungjawaban menjadi lebih baik.
Downloads
References
Citra, G., & Pramono, C. 2019 Analysis of Factors Affecting Earning Management in Banking Companies Listed on BEI.
Gantino, Rilla. (2012). Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah. http://ueu1020.weblog.esaunggul.ac.id (diakses pada 27 Januari 2018).
Harefa, Tulus. (2015). Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Fakultas Ekonomi. Universitas Komputer Indonesia. 2015.
Hidayat, R. (2018). Kemampuan panel auto regressiv distributed lag dalam memprediksi fluktuasi saham property and real estate indonesia. JEpa, 3(2), 133-149.
Hidayat, R. Rusiadi, dan M. Isa Indrawan. (2014) Teknik Proyeksi Bisnis. USU Press.
Hidayat, R., & Subiantoro, N. Rusiadi. (2013) Metode Penelitian. USU Press.
Ritonga, H. M., Hasibuan, H. A., & Siahaan, A. P. U. (2017). Credit Assessment in Determining The Feasibility of Debtors Using Profil Matching. International Journal of Business and Management Invention, 6(1), 73079.
HSJ, Heibilon. (2013). Akuntansi Keuangan Daerah. http://heibilon.blogspot.co.id (diakses pada 22 Maret 2018).
Kurnia, Fitri Asri. (2016). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan dan Implikasinya Pada Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. Fakultas Ekonomi. Universitas Komputer Indonesia. 2016.
Nasution, Saufi Iqbal. (2009). Pengaruh Neraca SKPD dan Aksesibilitas Laporan Keuangan SKPD Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan SKPD di Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara. Fakultas Ekonomi. Universitas Sumatera Utara. 2009
Panggabean, F. Y. (2019). Kinerja Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Sumatera Utara Berdasarkan Opini Audit. Jurnal Akuntansi dan Bisnis: Jurnal Program studi Akuntansi, 5(2), 151-159.
Pemerintah Indonesia. 1999. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
Pemerintah Indonesia. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
Peraturan Pemerintah No.71. 2006. Standar Akuntansi Pemerintahan.
Peraturan Pemerintah No. 105. 2001. Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13. 2006. Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Sujarweni, V. Wiratna. (2015). Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi. Pustaka Baru Press. Yogyakarta.
Sari, A. K., Saputra, H., & Siahaan, A. P. U. (2017). Effect of Fiscal Independence and Local Revenue Against Human Development Index. Int. J. Bus. Manag. Invent, 6(7), 62-65.
