THE ROLE OF THE FORESTRY POLICE IN RESOLVING CRIMINAL CASES OF LAND CONTROL WITHOUT PERMISSION PERMITTED BY COMMUNITY PERSONS IN THE GUNUNG LEUSER NATIONAL PARK AREA

Eka Rizky Ginting

Eka Rizky Ginting Universitas Pembangunan Panca Budi

Abstract

To maintain and protect forests from criminal acts of land use without permission, the role of the Forestry Police is needed. The formulation of the research problem is: What is the modus operandi of community members in carrying out land control without permission in the Gunung Leuser National Park area? What are the duties and authorities of the Forestry Police in resolving the problem of forest destruction in the Gunung Leuser National Park area? criminal case of land control without permission committed by members of the public in the Gunung Leuser National Park area? This research is empirical juridical, namely research carried out directly in the field so that it is in accordance with the facts, by collecting data and information obtained directly from sources through conducting direct interviews in the field related to the author's research material. The modus operandi of criminal cases of land possession without permission committed by community members in the Gunung Leusers National Park area is very complex and from different points of view. Duties and Authorities of the Forestry Police as regulated in Article 4 paragraph (1) of the Regulation of the Minister of Forestry of the Republic of Indonesia Number P.75/Menhut-II/2014 concerning Forestry Police and Article 51 paragraph (2) of the Law of the Republic of Indonesia Number 41 of 1999 concerning Forestry . In this research, it can be concluded that the role of the Forestry Police, SPTN VI Besitang, the Gunung Leuser National Park Center along with elements of the Forestry Police, always work hard to resolve conflicts that occur in the Gunung Leuser National Park area, such as forest land tenure issues. That the partnership efforts with the community and Regional Government carried out by the Forestry Police are very important and appropriate.

References

Abdul Muis yusuf, 2011, Hukum Kehutanan Di Indonesia, Riena Cipta, Jakarta.
Ahmad, Redi, 2014, Hukum Sumber Daya Alam Sektor Kehutanan, Sinar Grafika, Jakarta.
Amiruddin, Zainal, Asikin, 2014, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta.
Andrisman, Tri, 2009, Hukum PIdana, Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Di Indonesia, Universitas Lampung, Lampung
Anonim, 2009, Himpunan Undang-Undang Kehutanan dan Perkebunan, Permata Press, Jakarta.
Ediwarman, 2014, Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi, Genta Publishing, Yogyakarta.
Fuady, Munir, 2018, Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep, PT. Raja Grafido Persada, Jakarta.
Harsono, Boedi, 2003, Undang-Undang Pokok Agraria, Sejarah Penyusunan, Isi dan Pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta.
Harsono, Boedi, 2008, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya (Jilid I Hukum Tanah Nasional), Djambatan, Jakarta.
Harsono, Boedi, 2008, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Djambatan, Jakarta.
Helmi, 2013, Hukum Perizinan Lingkungan Hidup, Sinar Grafika, Jakarta.
HS, Salim, 2013, Dasar-Dasar Kehutanan, Sinar Grafika, Jakarta.
Hutagalung, Sukanti, Arie, 2009, dan Markus Gunawan, Kewenangan
Pemerintah Dalam Bidang Pertanahan, Rajawali Press, Jakarta.
Ilyas, Amir, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Rengkang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta.
Marhiyanto, Bambang, 2015, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Victory Inti Cipta, Jakarta.
Muwahid, 2016, Pokok-pokok Hukum Agraria di Indonesia, UIN Sunan Ampel Press, Surabaya.
Nasution, Johan, Bahder, 2011, Negara Hukum dan HAM, Mandar Maju, Bandung.
Nurrochmat, Ridho, Dodik, 2005, Strategi Pengelolaan Hutan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Perangin, Effendi, 1991, Praktik Permohonan Hak Atas Tanah, Rajawali Press, Jakarta.
Rahmadi, Takdir, 2015, Hukum Lingkungan, Rajawali Pers, Jakarta.
Saleh, Wantijk, 1982, Hak Anda Atas Tanah, Ghalia Indonesia, Jakarta.
Sarjita, 2005, Teknik Dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan (Edisi Revisi), TUGUJOGJA Pustaka, Yogyakarta.
Setia, Alam, Zein, 1996, Hukum Lingkungan Konservasi Hutan, Rineka Cipta, Jakarta.
Soerianegara I, Dan Indrawan A, 2012, Ekologi Hutan Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.
Sumarjono, Maria, SW, 2008, Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Kompas Gramedia, Jakarta.
Supriadi, 2011, Hukum Kehutanan Dan Hukum Perkebunan Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.
Sutedi, Adrian, 2010, Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik, Sinar Grafika, Jakarta.
Yusuf, Muis, Abdul, dan Mohammad Taufik Makarao, 2011, Hukum Kehutanan Di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta.
Zakie, Mukmin, 2013, Kewenangan Negara Dalam Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum di Indonesia dan Malaysia, Buku Litera, Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Kitab Undang-Undang Acara Pidana.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Konservasi Tanah Dan Air.
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.5/MENHUT-II/2010 Tentang Standar Peralatan Polisi Kehutanan.

C. Jurnal
Fx. Sumarja dan Muhammad Akib, Forest Resources Access Moro-Moro Farmer at Register 45 Lampung, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Volume 12, Nomor 1, 2018.
M. Hariyanto, Tindak Pidana dalam Bidang Kehutanan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Volume 3, Nomor 2, Desember 2013.
M. Hariyanto, Tindak Pidana dalam Bidang Kehutanan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Volume 3, Nomor 2, Desember 2013.
Siburian Robert, Pengelolaan Taman Nasional Gunung Leuser Bagian Bukit Lawang Berbasis Ekowisata, Volume 8, Nomor 1, 2006.
T. Sakti, Peran Mediasi dalam Penanganan Konflik Pertanahan, Jurnal Pertanahan, Volume 2, Nomor 1, 2012.
Yosia Arya Ginting, Hadi Dharmawan, Soehartini Soekartjakrarini, Interaksi Komunitas Lokal Di Taman Nasional Gunung Leuser, ISSN. 1978-4333,Volume 4, Nomor 1, April 2010.

D. Internet
Fika Deiz Fira, Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pengerusakan Hutan Bakau (Mangrove) Di Kabupaten Langkat (Studi di Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)),,diakses tgl 05 September 2020, pkl 20:14 WIB.
http://eprints. uny. ac. id/8538/3/BAB%202%20-%2008401244022. pdf, diakses tanggal 17 Januari 2021, Pukul 15:00 WIB.
Teten Susmihara Haeruddin, Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Illegal Logging Di Kabupaten Kolaka Utara (Studi kasus 20082012),, diakses tgl 05 September 2020, pkl 13.12 WIB.
Zul Ramadhan, Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Illegal Logging (Studi kasus di Kabupaten Muna,, diakses tgl 05 September 2020, pkl 12:48 WIB.