REVIEW OF CRIMINAL LAW ON THE CONSUMPTION OF FOOD AND DRUG CONTAINING NARCOTICS AND PSYCHOTROPICS (ANALYSIS OF DECISION NO. 17 K/MIL/2016)
Abstract
The act of consuming food and drugs containing narcotics and psychotropic substances is very dangerous for health. There are several kinds of dangers caused by consuming narcotics and the users or users of drugs themselves mostly do not know which organs are the effects of consuming drugs. With the regulation of the problem of consuming food and drugs that contain Nakotika and Psychotropic, both in the Criminal Code and Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics and also Law No. 5 of 1997 concerning Psychotropics including Presidential Regulation No. 80 of 2017 concerning BPOM. The purpose of this study was to determine the legal arrangements for food and medicine, the legal arrangements for consuming and the study of criminal law for acts. This research is a normative legal research, the nature of a descriptive study that uses secondary data sources that consist of primary, secondary and tertiary legal materials as well as data collection through literature studies as outlined in the form of qualitative analysis. Acts can be convicted if the elements of the criminal act have been fulfilled. All elements of the crime described below constitute a unity. Anyone who commits a criminal offense is threatened with a criminal offense. However, this does not mean that each person who commits the act must be convicted. So that in the future actions such as this case will create deterrence effects for members of the TNI. Acts can be convicted if the elements of the criminal act have been fulfilled. All elements of the crime described below constitute a unity. Anyone who commits a criminal offense is threatened with a criminal offense. However, this does not mean that each person who commits the act must be convicted. So that in the future actions such as this case will create deterrence effects for members of the TNI. Acts can be convicted if the elements of the criminal act have been fulfilled. All elements of the crime described below constitute a unity. Anyone who commits a criminal offense is threatened with a criminal offense. However, this does not mean that each person who commits the act must be convicted. So that in the future actions such as this case will create deterrence effects for members of the TNI.
References
AR. Sujono, dan Bony Daniel.Cetakan Pertama. 2011. Komentar dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Jakarta: Sinar Grafika.
Chairul Huda. 2011. Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan
Dini Dewi Heniarti. Cetakan Kesatu. 2017. Sistem Peradilan Militer Di Indonesia. Bandung: PT Refika Aditama.
Enik Isnaini. “Penggunaan Ganja Dalam Ilmu Pengobatan Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”.Jurnal Independent Vol. 5 No. 2.
Frans Maramis. Cetakan Kedua. 2016. Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
Gatot Supramono. Hukum Narkoba Indonesia. 2009. Jakarta: Djambatan.
Ida Hanifah.dkk. 2018. Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa. Medan: Pustaka Prima.
Irwan Jasa Tarigan. 2017. Narkotika Dan Penanggulangannya. Yogyakarta: Deepublish.
Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2014. Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana. Jakarta: Kencana.
Joenadi Efendi dan Johnny Ibrahim.2016.Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Depok: Prenadamedia Group.
Juliana Lisa dan Nengah Sutrisna. Cetakan Pertama. 2013. Narkoba Psikotropika dan Gangguan Jiwa, Yogyakarta: Nuha Medika.
Jumpa Malum Simamarta. 2016. “Pelaksanaan Tugas Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Dalam Pengawasan Pangan Yang Mengandung Bahan Berbahaya Di Kota Pekanbaru”.Jurnal JOM Fakultas Hukum Vol. III No. 1.
M. Ali Zaidan. 2015. Menuju Pembaruan Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.
Mahrus Ali. Cetakan Ketiga. 2015. Dasar-Dasar Hukum Pidana . Jakarta: Sinar Grafika.
Moeljatno. 2015. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
P.A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang. 2018. Dasar-Dasar Hukum. Pidana Di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
Pengertian Narkoba melalui https://id.m.wikipedia.org/wiki/narkoba. Accesed on Monday, 18 February 2021 08.34 WIB.
Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Bahan Baku Yang Dilarang Dalam Pangan Olahan.
Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.
Putusan Mahkamah Agung Nomor 17 K/MIL/2016
Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 147-K/PMI-01/AD/VII/2015.
Russel Butarbutar. 2016. Kompilasi Hukum Pidana dan Aplikasinya di Masyarakat. Bekasi: Gramata Publishing.
Siswanto S. 2012. Politik Hukum dalam Undang-undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009. Jakarta: PT Rineka Cipta.
Syafrina Maisusri. 2016. “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Obat Impor Yang Tidak Memiliki Izin Edar Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pekanbaru”.Jurnal JOM Fakultas Hukum Volume III.
Teguh Prasetyo. 2015. Hukum Pidana. Depok: Rajagrafindo Persada.
Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.
Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.
Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.
Zainuddin Ali. 2011. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
Zuleha. 2017. Dasar-dasar Hukum Pidana. Yogyakarta: Deepublish.
