AKIBAT HUKUM TERJADINYA PERKAWINAN DI BAWAH UMUR ( STUDI DESA KOTA PARI SERDANG BEDAGAI)

Abstract

Perkawinan adalah cara manusia menyatukan diri dengan manusia lainnya dengan suatu ikatan yang suci. Undang-undang No 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang- undang No 1 Tahun 1974 pada Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa wanita dan pria dapat menikah jika mereka telah mencapai umur 19 dan pada ayat (2) jika belum mencapai umur tersebut maka orang tua pria atau wanita dapat meminta dispensasi ke pengadilan. Namun pada kenyataanya perkawinan di bawah umur pada zaman dahulu sampai pada zaman sekarang masih banyak sekali yang terjadi meskipun demikian dalam hal perkawinan di bawah umur terpaksa dilakukan, maka Undang-Undang No 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memperketat batasan umur agar dapat menekan angka pernikahan anak di bawah umur yang terus meningkat grafiknya dan juga mengurangi kasus-kasus penceraian bagi pasangan muda dan juga kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Tetapi dalam hal itu banyak putusan hakim selalu menerima permohonan dispensasi anak di bawah umur untuk menikah. Undang-undang No 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak menyebutkan secara perinci apa saja yang dapat menjadi faktor atau alasan untuk memberikan dispensasi kawin kepada anak di bawah umur. Oleh karena itu, maka tiap-tiap keadaan pada setiap kasus akan dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama atau Majelis Hakim yang di tunjuk. Dispensasi nikah merupakan salah satu bentuk kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah berkenaan dengan sesuatu hal yang istimewa Berdasarkan uraian tersebut diatas, kemudian dilakukanlah penelitian untuk mengkaji lebih dalam Mengenai Akibat Hukum  Terjadinya Perkawinan Di Bawah Umur (Studi Desa Kota Pari Serdang Bedagai)